Menko PMK Muhadjir Effendy menilai Ponpes Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, merupakan komune yang memiliki sistem pemasyarakatan mirip negara. Namun, Muhadjir berharap Al-Zaytun tidak sampai jadi komune yang ekstrem.
Dilihat dari sejarahnya, berdasarkan investigasi Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) 2002 silam, NII Al-Zaytun memiliki struktur pemerintahan Negara Islam Indonesia (NII).
Dalam dokumen dituliskan,
Panji Gumilang sebagai Presiden
periode 1418 - 1423 hijriah.
Baca Selengkapnya
Pemerintahannya memiliki 15 kementerian. Kementerian Pembangunan Luar Negeri dan Kementerian Pembangunan Pendidikan dipimpin sendiri Panji Gumilang. Dalam susunan juga tertera Dewan Fatwa, Mahkamah Agung, Dewan Syuro, dan Gubernur di sejumlah wilayah.
Bertolak belakang. Panji Gumilang membantah Al-Zaytun terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia yang dianggapnya sudah bubar.
Meski dirundung sejumlah polemik Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tidak akan membubarkan Ponpes Al-Zaytun. Sambil ponpes tetap berjalan, kini Polri mengusut laporan dugaan pidana, termasuk penistaan agama.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh MetroTVNews.com
Informative Post: Apa itu Menko PMK?
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Lembaga negara
Deskripsi
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, disingkat Kemenko PMK RI, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Lembaga negara
Deskripsi
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, disingkat Kemenko PMK RI, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- Didirikan: 27 Oktober 2014
- Pendiri: Pemerintah Indonesia
- Menteri: Muhadjir Effendy
- Bidang Koordinasi Kebudayaan: Nyoman Shuida
- Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana: Dody Usodo
- Hargo Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial: Tubagus Achmad Choesni
- Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama: R Agus Sartono
Alamat
c. datang langsung ke: Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110 dengan mengisi daftar tamu di front office dan menunjukkan kartu identitas yang berlaku.
Anggaran
Muhadjir menyampaikan pada tahun 2022, serapan anggaran Kemenko PMK berhasil mencapai 98,82 persen. Sementara per Juni 2023, Kemenko PMK telah menyerap Rp. 78 miliar atau sekitar 30,78 persen dari total anggaran sebanyak Rp. 253,5 miliar.